Depok Jadi Kota Itoleran, Wali Kota Depok Tak Terima

Depok – Menurut Setara Institute menyebut Kota Depok selama tiga tahun belakangan ini masuk ke dalam kategori intoleran berdasarkan hasil surveinya. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok, M Idris meminta untuk tidak memancing dan membuat suasanya menjadi tidak nyaman.

Mohammad Idris mengatakan, melakukan survei di Kota Depok merupakan hak semua orang, namun tetap dalam suasana damai di Kota Depok. Namun tidak mengeluarkan statement yang dapat memperkeruh dalam masa politik saat ini.

“Apakah ini dianggap sebagai kota intoleran, ini realita, kami mempertanyakan hasil survei dan metodenya seperti apa,” ucap Idris.

Idris menambahkan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok pada 2022 telah melakukan survei bersama akademis Universitas Indonesia dan pelaku survei lainnya. Hasilnya Kota Depok dinyatakan cukup baik dalam toleransi.

“Kota Depok ini dianggap cukup oleh hasil survei profesor yang ada di UI memang kita tidak memberikan publikasi secara besar-besaran,” pungkas Idris.

Dia menjelaskan, kerukunan antar umat beragama berjalan cukup harmonis dan perhatian yang diberikan Pemerintah diberikan sama rata kepada agama yang dilegalkan negara. Idris mengakui, terkait penilaian dari sisi konflik, terdapat satu kecamatan rentan terjadinya konflik.

“Memang ada satu Kecamatan yang rentan konflik tapi masih dalam batasan cukup baik tidak terlalu membahayakan," jelas Idris.

Sebelumnya, Setara Institute memberikan skor rendah dalam dua tahun secara beruntun pada dua laporan Indeks Kota Toleran. Kota Depok mendapati skor terendah yakni 2,00 dan berada pada posisi ke 86 sebagai kota dengan tingkat peristiwa intoleransi tertinggi.

Berdasarkan catatan Setara Institute, terjadi lima peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama.

Lima peristiwa tersebut yakni pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok dalam Rangka Penyelenggaraan Kota Depok sebagai Kota Religius, diskriminasi terhadap dua siswi berjilbab ingin melakukan praktik kerja lapangan, dan pelarangan perayaan Valentine's Day.

Selain itu terdapat kesepakatan rapat soal Raperda Kota Religius, dan demonstrasi yang meminta warga Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah menghentikan kegiatan.