Pendidikan di Kota Depok yang Belum Merata

Pendidikan di Kota Depok yang Belum Merata

Melihat perkembangan Pendidikan di Kota Depok saat ini, masih jauh dari kata sempurna. Pendidikan di Depok masih belum merata. Banyak yang mengatakan bahwa kurangnya jumlah sekolah, baik SD, SMP maupun SMA menjadi penyebabnya.

 

Perkembangan pendidikan di kota Depok belum merata di semua jenjang, seiring kenaikan presentase partisipasi anak yang tidak sekolah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan riset yang saya lakukan. Menurut data Badan Pusat Statistik, presentase partisipasi anak yang tidak sekolah di kelompok umur 16-18 mengalami kenaikan sebesar 2,82 persen pada tahun 2019.  Secara keseluruhan, persentase partisipasi anak yang lulus dari bangku SMA/SMK sederajat pun mengalami penurunan pada tahun yang sama.

Tahun 2018, anak yang berhasil menamatkan SMA/SMK dan sederajat mencapai 35,5 persen dari total presentase penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Jumlah itu kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 31,51 persen. Turunnya presentase partisipasi pendidikan tersebut diperparah dengan ketimpangan jumlah antara sekolah dan murid. 

Dengan jumlah pelajar SMK yang mencapai 39,150 siswa, ketersediaan sekolah di Depok hanya ada 128 sekolah. Jumlah itu lebih sedikit dibanding sekolah yang tersedia di Kabupaten Tasikmalaya, sebanyak 134 sekolah yang menampung 37,171 siswa. 

Padahal, kelengkapan sarana dan prasarana menjadi salah satu cara menggenjot kualitas pendidikan guna melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Tidak hanya pada jenjang SMA/SMK sederajat, begitupun di Sekolah Dasar.

Persoalan belum maksimalnya sarana dan prasarana pun berlaku di jenjang Sekolah Dasar (SD). Masih banyak SD yang jauh dari kata sempurna.

Baru-baru saja di tahun ini, Pemkot Depok menggenjot pembangunan infrastruktur sekolah sekolah yang ada di Kota Depok. Dan saat ini, banyak SD-SD yang merger menjadi satu dan gedung gedung SD tersebut akan di alokasikan menjadi bagungan lain.

Selain itu, di jenjang SMP juga masih menjadi PR Pemkot Depok. Menurut data hanya ada 33 SMP negeri di Kota Depok. Sedangkan jumlah SD Negeri mencapai 223 sekolah. Tentu, dengan perbandingan seperti itu, akan banyak siswa yang tidak bisa masuk ke SMP Negeri. Dan terkadang hal itu lah yang menjadi beberapa alasan orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya. Ya SMP swasta sudah pasti anak di pungut biaya.

Sudah terbatasnya jumlah sekolah negeri, Pungli pun masih marak terjadi. Biasanya ini di sebut jalur belakang atau beli bangku. Yang dimana nilai tidak lagi di butuhkan tapi uang lah yang dibutuhkan disini. Semakin banyak jumlah uang yang kita keluarkan maka akan semakin besar peluang masuknya.

Mungkin, bagi Sebagian warga Depok, pungli untuk masuk sekolah seperti sudah hal yang lumrah. Terkadang tidak hanya dari pihak sekolah, bahkan dari pihak Dinas Pendidikan pun ada yang bermain hal-hal seperti itu.

Harapannya, semoga kedepannya Pemkot Depok terus mengembangkan Infrastruktur dan memperhatikan sarana dan prasarana sekolah-sekolah yang ada di Kota Depok. Dan juga tidak lupa bisa terus memberantas pungli pungli yang ada di lingkungan Pendidikan Kota Depok.

-Tajuk Rencana